Kenapa Banyak Orang Nolak Dwifungsi TNI? Ini Penjelasannya!

Pernah dengar istilah Dwifungsi TNI? Buat yang belum tahu, ini adalah konsep di mana TNI nggak cuma ngurusin pertahanan dan keamanan negara, tapi juga bisa terlibat dalam urusan sipil, termasuk politik dan pemerintahan. Sounds cool? Eits, tunggu dulu! Justru banyak orang nolak konsep ini. Kenapa, ya? Yuk, kita bahas!

1. Apa Itu Dwifungsi TNI?

Singkatnya, Dwifungsi TNI itu konsep yang bikin militer punya peran ganda: fungsi pertahanan dan fungsi sosial-politik. Artinya, selain menjaga negara dari ancaman luar, mereka juga bisa terlibat dalam pemerintahan dan masyarakat sipil.

Konsep ini mulai diterapkan di era Orde Baru (1966-1998) saat Soeharto berkuasa. TNI—dulu namanya ABRI—bisa masuk ke pemerintahan, jadi menteri, gubernur, bupati, bahkan anggota DPR tanpa harus pensiun dari militer. Nggak heran kalau saat itu banyak pejabat negara yang berasal dari kalangan militer.

2. Kenapa Banyak Orang Menolak?

Sekarang kita masuk ke bagian yang menarik. Kenapa banyak orang nggak setuju kalau TNI balik lagi ke jalur sipil?

🛑 1. Militer Bukan untuk Politik

TNI itu tugas utamanya melindungi negara dari ancaman luar, bukan ngurusin pemerintahan atau politik. Kalau mereka terlalu banyak terlibat dalam urusan sipil, bisa aja mereka jadi terlalu dominan dan malah melemahkan demokrasi. Kita udah punya pemerintahan sipil yang dipilih rakyat, jadi biarkan sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

🔥 2. Sejarah Kelam Orde Baru

Di zaman Orde Baru, Dwifungsi TNI bikin militer jadi sangat kuat dan nggak bisa dikritik. Banyak pelanggaran HAM terjadi, kayak kasus penculikan aktivis, pembungkaman kebebasan berpendapat, dan kontrol ketat terhadap masyarakat. Makanya, ketika Reformasi 1998 terjadi, Dwifungsi TNI dihapus dan peran militer dipersempit ke bidang pertahanan saja.

💰 3. Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Kalau militer diberi akses ke dunia sipil lagi, ada risiko mereka bakal menyalahgunakan kekuasaan. Misalnya, anggaran yang harusnya buat pertahanan malah dipakai buat kepentingan lain. Selain itu, transparansi dalam pemerintahan bisa terganggu karena militer cenderung lebih tertutup.

🚨 4. Profesi Sipil Bisa Tergusur

Bayangin kalau TNI bisa masuk ke dunia sipil lagi, gimana nasib para profesional sipil yang udah bertahun-tahun belajar dan kerja di bidang mereka? Misalnya, kalau posisi pejabat pemerintah diisi oleh tentara aktif, gimana nasib para PNS yang udah kerja keras buat naik jabatan? Persaingan jadi nggak fair, kan?

3. Apakah Dwifungsi TNI Bisa Balik Lagi?

Wacana buat ngembalikan peran ganda TNI emang sempat muncul lagi belakangan ini. Beberapa pejabat bilang kalau ada kondisi tertentu di mana TNI perlu dilibatkan di ranah sipil. Tapi, banyak pihak tetap menolak karena trauma masa lalu dan takut bakal terjadi penyalahgunaan kekuasaan lagi.

Jadi, kalau ada wacana ini muncul lagi, kita harus lebih kritis dan paham sejarah. Jangan sampai kita balik lagi ke zaman di mana militer terlalu dominan dalam kehidupan sipil.

Kesimpulan

Buat anak muda, penting banget buat paham isu ini karena kita yang bakal jadi generasi penerus bangsa. Indonesia butuh militer yang kuat, tapi juga pemerintahan yang sehat dan demokratis. Kalau TNI kembali ke ranah sipil, kita harus siap mempertanyakan: Apakah ini benar-benar demi kepentingan bangsa atau ada kepentingan lain di baliknya?

Jadi, menurut lo, Dwifungsi TNI perlu dikembalikan atau lebih baik tetap seperti sekarang? Drop pendapat lo di kolom komentar! 😉

Location: Indonesia

Berbagi :